Oleh : Ahmad Bakari
Masyarakat pasti sudah memahami bahwa Pemilu baik Pileg maupun di Pilkada, akan bermunculan putera puteri yang mengaku paling terbaik untuk dipilih. Dengan modal jual tampang, program, kebohongan dan janji – janji tentu telah menjadi tradisi musiman ketika ambisi untuk menggapai sesuatu adalah target utama.
Akan salah jika akhirnya masyarakat salah memilih, namun bukan berarti benar ketika yang dipilih malah justru lebih munafik dari yang tidak dipilih. Sebab, masyarakat yang terjual dengan janji-janji tentu harus legowo serta bersiap untuk menerima slogan-slogan kebohongan serta munafiknya sipenjual slogan itu.
Dalam artian, masyarakat pasti bisa membedakan mana tampang yang tulus dan tampang yang mengaku dengan hanya bermodalkan janji-janji. “Kalau saya terpilih, nanti akan, baru akan, Insya Allah akan dan sebagainya,”. Hal ini tidak akan jauh berbeda dengan tampang dadakan yang belum pernah berbuat dan baru dikenal masyarakat.
Disatu sisi, masyarakat sebenarnya sudah memahami kalau dirinya dan keluarganya akan dijadikan point dalam daftar menu kambing hitamnya proses Pilkada. Tebaran slogan-slogan busuk yang dibaluti dengan janji pun menjadi modal si penjual tampang, tentu dengan berharap akan menggapai hasil daripada imajinasinya.
Selanjutnya, Pemilihan kepala daerah di Provinsi Gorontalo untuk Periode 2020 – 2025 ini, tentunya menjadi ruang bagi masyarakat untuk berpatisipasi dalam menentukan antara hadirnya sebuah harapan atau malah bernilai point kekecewaan. Pilkada yang identik dengan biaya tinggi , serta biaya kampanye yang besar hingga pada kemungkinan praktik penggunaan uang untuk membeli suara konstituen itu masih menjadi primadona, apalagi Pilkada kali ini bertepatan dengan jatuhnya kondisi ekonomi akibat pandemi covid-19. Sehingga strategi “meya-meya” alias “kuti-kuti” (Mungkin) menjadi kata yang paling ditunggu momennya, baik si penjual tampang, tim suksesnya dan masyarakat pemilih.
Disatu sisi, harus diakui bahwa kualitas calon akan sangat mempengaruhi dalam partisipasi masyarakat nantinya dalam Pilkada, jika pasangan calon yang mampu memberikan harapan maka kemungkinan animo untuk berpartisipasi akan tinggi, namun jika calon tidak dapat memberikan justru akan menciptakan kejenuhan sehingga hal ini tentu menciptakan kondisi demokrasi yang pasti tidak sehat.
Ironisnya, penjual tampang selalu melontarkan janji-janjinya. Hal itu tentu wajib dinilai sebab momentum itu menjadi sebuah kewajiban untuk ditepati, entah itu janji-janji besar yang penting maupun janji wajib dalam rangka pemenuhan hasrat untuk menggapai cita-citanya. Sah-sah saja, sebab ini adalah bahagian dari strategi untuk menarik simpatik atau perhatian yang berujung pada kepercayaan rakyat. Namun, terkadang penjual-penjual tampang itu lupa bahwa pemenuhan janji-janji yang dikategorikan penting dan wajib itu, berawal dari ketaatan memenuhi janji-janji kecil dan ringan.
Terakhir, masih menjadi tanda tanya besar. Apakah penjual tampang itu akan memenuhi seluruh janji-janjinya…??? Sebab banyak pengalaman bahwa tidak sedikit oknum penjual tampang itu selalu mengingkari janjinya dan beralibi yang berujung pada alasan pembenaran sebagai upayanya berkelit. Banyak figur yang akhirnya telah melabeli dirinya sebagai “Oknum Figur Pelupa”, dengan memberikan janji setinggi syurga yang dengan sendirinya si Penjual tampang itu membongkar kualitas sesungguhnya.
Semoga, Pilkada Tiga Daerah di Provinsi Gorontalo kali ini dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar peduli dan berniat tulus untuk membangun daerahnya. Pilkada kali ini memang terkesan “dipaksakan” namun bukan berarti hasil dari pilkada itu menghasilkan pemimpin yang terpaksa harus mengingkari janjinya sendiri. Mungkin, Satu-satunya cara untuk membedakan mana calon pemimpin yang baik adalah menghitung realisasi janji dan tanggung jawab yang kecil sebelum lunasnya amanah dan pemenuhan janji yang penting dan berskala besar. (***)
Penulis Merupakan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Ichsan Gorontalo.
Discussion about this post